Budaya Partisipatif Blora Bangun Masa Depan Bersama Melalui Musrenbangcam RKPD 2025
Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dengan tema utama "Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas," pemangku kebijakan di Kabupaten Blora bertujuan memprioritaskan pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menawarkan pelayanan publik yang unggul.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, A. Mahbub Djunaidi, S.Pd., M.Si, menyatakan bahwa Musrenbangcam RKPD 2025 diselenggarakan di setiap kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Camat, unsur Forkopimcam, Anggota DPRD, Kepala Desa, Lurah, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam forum ini, usulan prioritas pembangunan dipilih sesuai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran setempat.
Musrenbangcam tidak hanya menjadi forum untuk merencanakan pembangunan, tetapi juga menciptakan keterlibatan aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan kehadiran Camat, Anggota DPRD, Kepala Desa, Lurah, dan tokoh masyarakat, proses perencanaan ini menjadi lebih representatif dan inklusif. Melalui keterlibatan berbagai pihak, diharapkan kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora juga melibatkan masyarakat dalam Konsultasi Publik untuk membahas dan memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Perangkat Daerah, Anggota DPRD, LSM, kelompok kemasyarakatan perguruan tinggi, forum anak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dengan mengundang lebih dari 100 tamu undangan secara online dan offline, pemerintah daerah menjaga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
Kepala Bappeda Kabupaten Blora, A. Mahbub Djunaidi, menjelaskan bahwa hasil konsultasi publik menggarisbawahi beberapa hal penting. Pertama, penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kedua, pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta pengurangan kemiskinan. Ketiga, penguatan stabilitas wilayah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Keempat, pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Kelima, pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Blora tidak hanya memandang pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi sebagai usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan budaya partisipatif dalam perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan hasil pembangunan yang lebih akurat, relevan, dan berdaya guna untuk keberlanjutan masyarakat setempat.